JofiPay- Perusahaan finansial teknologi (Fintech) sudah menjamur diIndonesia,banyak dari mereka adalah ilegal.
Disebutkan ilegal karena sebagian perusahaan tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas dan fintetech ilegal atau yang belum terdaftar ini dianggap diluar kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada awa berdirinya fintech di 2018 Ketua SWI Tongam L. Tobing mengatakan, fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK0 tetapi berpotensi merugikan masyarakat mencapai 404 entitas.
Dan pada tahun 2019 fintech berkembang menjadi 826 entitas. Total sejak 2018 yang telah ditangani atau diblokir 1.230 entitas.

Berdasar hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas itu, kata Tongam, 42 persen tidak diketahui asalnya.
Sementara itu, 22 persen dari Indonesia, 15 persen asal Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang tahun berjalan 2019 hingga Juli 2019 telah menutup 826 fintech ilegal.

Tongam L Tobing mengatakan “Satgas Waspada Investasi dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi ilegal dan Fintech Ilegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi namun masih beroperasi.”

“Walaupun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan fintech peer to peer lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut," tambah Tongam.